pasal utang

Tidak Membayar Hutang Dapat Dipidanakan?

 

 

Ini pertanyaan saya :
Bagaimana jika seseorang hutang sama saya lalu dia membuat perjanjian dengan saya dan baru bayar 1 kali namun pembayaran selanjutnya tidak bayar dan menghilang, bahkan keluarganya berupaya menyembunyikan orang tsb. Apakah bisa saya laporkan ke Polisi dan masuk Pidana?
Trims
Eki
Jawaban
Kami tidak dapat memberikan suatu nasehat hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak kami ketahui secara langsung fakta dan juga dokumen terkait permasalahan hukum dimaksud. Namun demikian, dapat kami berikan penjelasan mengenai keterkaitan suatu hubungan hukum perdata yang kemudian menjadi perkara pidana. Tapi ingat, tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu, kenali upaya hukumnya. Lebih lanjut silahkan baca artikel “Langkah Hukum Menjewer Pelaku”.
Pada prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditur. Dalam hal pihak yang berhutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (wanprestasi).
Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 3 hal:

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian; atau
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:
“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”
Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Tidak Membayar Hutang Dapat Dipidanakan?

Ini pertanyaan saya :
Bagaimana jika seseorang hutang sama saya lalu dia membuat perjanjian dengan saya dan baru bayar 1 kali namun pembayaran selanjutnya tidak bayar dan menghilang, bahkan keluarganya berupaya menyembunyikan orang tsb. Apakah bisa saya laporkan ke Polisi dan masuk Pidana?
Trims
Eki
Jawaban
Kami tidak dapat memberikan suatu nasehat hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak kami ketahui secara langsung fakta dan juga dokumen terkait permasalahan hukum dimaksud. Namun demikian, dapat kami berikan penjelasan mengenai keterkaitan suatu hubungan hukum perdata yang kemudian menjadi perkara pidana. Tapi ingat, tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu, kenali upaya hukumnya. Lebih lanjut silahkan baca artikel “Langkah Hukum Menjewer Pelaku”.
Pada prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditur. Dalam hal pihak yang berhutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (wanprestasi).
Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 3 hal:

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian; atau
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:
“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”
Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.

Tidak Membayar Hutang Dapat Dipidanakan?

Ini pertanyaan saya :
Bagaimana jika seseorang hutang sama saya lalu dia membuat perjanjian dengan saya dan baru bayar 1 kali namun pembayaran selanjutnya tidak bayar dan menghilang, bahkan keluarganya berupaya menyembunyikan orang tsb. Apakah bisa saya laporkan ke Polisi dan masuk Pidana?
Trims
Eki
Jawaban
Kami tidak dapat memberikan suatu nasehat hukum terhadap suatu permasalahan yang tidak kami ketahui secara langsung fakta dan juga dokumen terkait permasalahan hukum dimaksud. Namun demikian, dapat kami berikan penjelasan mengenai keterkaitan suatu hubungan hukum perdata yang kemudian menjadi perkara pidana. Tapi ingat, tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu, kenali upaya hukumnya. Lebih lanjut silahkan baca artikel “Langkah Hukum Menjewer Pelaku”.
Pada prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditur. Dalam hal pihak yang berhutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (wanprestasi).
Wanprestasi ini pada dasarnya dapat terjadi karena 3 hal:

1. Melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;
2. Terlambat memenuhi kewajiban;
3. Melakukan kewajiban (misalnya pembayaran) namun masih kurang atau baru sebagian; atau
4. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali.

Sedangkan, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog). Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:
“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”
Dalam kasus yang terkait dengan adanya perjanjian, maka harus diketahui apakah niat untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu nama palsu, tipu daya atau rangkaian kebohongan, sudah ada sejak awal, sebelum dibuatnya perjanjian (atau diserahkannya uang tersebut). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian setelah dibuatnya perjanjian, maka hal tersebut merupakan wanprestasi.